Ilusi Algoritma: Mengapa 'Rasionalisasi' SNBP Hanyalah Bisnis Ketakutan
Ribuan siswa kini menggantungkan nasib pada persentase di layar ponsel mereka. Namun di balik kegilaan 'menghitung peluang' ini, tersembunyi kegagalan sistemik negara dalam menjamin keadilan akses pendidikan.
Pernahkah Anda melihat seorang siswa kelas 12 menatap layar ponselnya dengan wajah pucat pasi, bukan karena putus cinta, melainkan karena sebuah angka persentase berwarna merah? Selamat datang di musim "Rasionalisasi SNBP".
Setiap tahun, ritual ini berulang. Siswa berlomba-lomba menginput nilai rapor mereka ke dalam aplikasi pihak ketiga—milik bimbingan belajar raksasa atau situs web independen—berharap mendapatkan stempel "Aman" untuk jurusan impian mereka. Narasi yang dibangun sangat teknokratis: "Gunakan data kami, kalahkan algoritma."
Sebagai seorang analis yang skeptis terhadap narasi "meritokrasi murni" yang digadang-gadang pemerintah, saya harus mengatakan hal yang tidak nyaman: Rasionalisasi bukanlah alat bantu navigasi; itu adalah pajak atas ketidaktransparanan birokrasi.
"Ketika negara menyembunyikan aturan mainnya, ketidakpastian itu menjadi komoditas yang dijualbelikan. 'Rasionalisasi' adalah produk sampingan dari sistem yang menolak untuk transparan."
Kotak Hitam Bernama Indeks Sekolah
Mari kita bongkar inti masalahnya. SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) seharusnya tentang prestasi siswa. Namun, ada variabel hantu bernama Indeks Sekolah. Ini adalah koefisien rahasia yang diberikan PTN kepada setiap sekolah berdasarkan rekam jejak alumni mereka.
Apakah nilai 90 di SMA elit Jakarta sama dengan nilai 90 di SMA negeri di pelosok NTT? Di atas kertas, mungkin. Di dalam algoritma SNBP? Tentu tidak.
Inilah yang membuat wacana "rasionalisasi" menjadi berbahaya. Alat-alat prediksi ini mencoba menebak bobot Indeks Sekolah tersebut. Akibatnya, siswa dari sekolah "pinggiran" sering kali divonis gagal oleh aplikasi sebelum mereka bahkan mendaftar secara resmi, membunuh mimpi mereka lebih dini daripada sistem itu sendiri.
Realitas di Lapangan: Kasta Pendidikan
Mari kita lihat perbandingan hipotetis yang sering terjadi namun jarang diakui secara terbuka:
| Komponen | Siswa A (Sekolah Elit) | Siswa B (Sekolah Perintis) |
|---|---|---|
| Rata-rata Rapor | 85,00 | 92,00 |
| Indeks Sekolah | Tinggi (Prioritas PTN) | Rendah/Tidak Ada Track Record |
| Akses 'Rasionalisasi' | Langganan Premium (Data Lengkap) | Versi Gratis (Data Terbatas) |
| Hasil Akhir | DITERIMA | DITOLAK |
Wacana TKA: Pengakuan Kegagalan?
Baru-baru ini, muncul wacana penggunaan nilai TKA (Tes Kemampuan Akademik) sebagai "validator" nilai rapor untuk SNBP 2025/2026. Mengapa? Apakah Kemendikbudristek mulai meragukan integritas nilai rapor yang diberikan sekolah? (Jawabannya hampir pasti: ya).
Jika rapor perlu divalidasi oleh tes standar lain, maka esensi SNBP sebagai jalur "tanpa tes" runtuh seketika. Ini bukan lagi soal penghargaan atas proses belajar tiga tahun, melainkan upaya putus asa untuk menambal ketimpangan standar penilaian antar-sekolah yang gagal disetarakan oleh pemerintah selama dekade terakhir.
Agenda tersembunyi di sini bukanlah konspirasi jahat, melainkan status quo yang nyaman. Dengan membiarkan sistem tetap buram, beban kegagalan digeser dari pembuat kebijakan ke pundak siswa. Jika Anda tidak lolos, narasi yang dibangun adalah "strategi Anda salah" atau "nilai Anda kurang rasional", bukan "sistem kami bias terhadap sekolah mapan".
Siapa yang Diuntungkan?
Selama transparansi total mengenai bobot penilaian tidak dibuka, industri ketakutan akan terus panen raya. Bimbel menjual kepastian semu, sekolah menjual nilai inflasi, dan PTN tetap nyaman dengan otonomi seleksi mereka yang tak tersentuh.
Korbannya? Siswa cerdas tanpa privilese informasi, yang mengira bahwa kerja keras di kelas saja sudah cukup untuk mengubah nasib.
