OJK: Polisi Moral Fintech atau Satpam Elite Oligarki?

Mari kita hentikan sejenak tepuk tangan sopan untuk laporan tahunan yang mengilap itu. Anda tahu, laporan di mana grafik 'literasi keuangan' selalu menanjak naik, seolah-olah masyarakat kita tiba-tiba menjadi pakar investasi hanya karena menonton video edukasi berdurasi 30 detik di TikTok. Realitas di lapangan jauh lebih becek, kasar, dan—jujur saja—berdarah.

Narasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selalu berputar pada dua pilar: perlindungan konsumen dan stabilitas sistem. Terdengar mulia. Namun, jika kita mengupas lapisan cat emas ini, apa yang tersisa? Sebuah pertanyaan yang mengganggu tidur para birokrat di Menara Radius Prawiro: Apakah mereka benar-benar melindungi 'Mak Ijah' penjual gorengan dari jeratan lintah darat digital, atau mereka sedang sibuk menggelar karpet merah bagi konglomerasi yang bermutasi menjadi 'Bank Digital'?

Ilusi Perang Melawan Pinjol

Satgas PASTI (dulu Satgas Waspada Investasi) memang rajin. Mereka memblokir ribuan aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal setiap tahun. Statistik yang bagus untuk siaran pers. Tapi ini tak ubahnya permainan Whac-A-Mole di pasar malam; pukul satu, muncul lima.

Masalah strukturalnya bukan pada yang ilegal saja. Bagaimana dengan yang legal? Mereka yang berizin OJK, tapi menagih dengan teror psikologis yang halus (atau kasar, tergantung tanggal jatuh tempo). Bunga 'kegiatan layanan' yang mencekik seringkali lolos dari radar karena dibungkus rapi dalam 'biaya administrasi'. OJK seringkali terlambat. Mereka baru berteriak ketika viral ada korban bunuh diri atau guru honorer terjerat utang ratusan juta. Reaktif, bukan preventif.

Pagar Betis untuk Oligarki

Pindah ke sisi yang lebih wangi: Bank Digital. Lihatlah persyaratan modal inti yang ditetapkan OJK. Angka triliunan rupiah itu bukan untuk start-up garasi yang inovatif. Itu adalah tiket masuk eksklusif untuk raksasa.

Siapa yang bermain di sana? Grup CT, Grup Djarum, Emtek, GoTo, Sea Group. Nama-nama lama dengan baju baru. Regulasi ketat yang diterapkan OJK—atas nama 'kehati-hatian'—secara efektif mematikan kompetisi dari pemain kecil yang mungkin punya solusi lebih baik tapi modal cekak. OJK bertindak sebagai penjaga gerbang (gatekeeper). Mereka memastikan bahwa disrupsi digital tidak benar-benar mendisrupsi struktur kekuasaan ekonomi yang sudah ada. Status quo tetap terjaga, hanya aplikasinya saja yang berubah warna.

"Regulasi seringkali bukan tentang melindungi yang lemah dari yang kuat, tapi tentang melindungi yang mapan dari yang baru."

Jebakan 'Salahmu Sendiri'

Paling ironis adalah ketika OJK berlindung di balik tameng 'kurangnya literasi'. Jika ada nasabah tertipu asuransi unit link atau investasi bodong berkedok robot trading, narasi yang dibangun seringkali menyalahkan korban: "Mereka serakah," atau "Mereka tidak membaca prospektus."

Tunggu sebentar. Bukankah fungsi regulator adalah memfilter produk sampah sebelum sampai ke etalase? Jika racun dijual di supermarket berizin, apakah kita menyalahkan pembeli yang keracunan, atau badan pengawas yang memberi stempel 'layak konsumsi'? Di era digital, kecepatan transaksi tidak berbanding lurus dengan kecepatan regulasi. Dan selagi celah itu menganga, oligarki finansial berpesta pora di atas data pribadi kita.

Apakah OJK tidak berguna? Tentu tidak. Tanpa mereka, hutan rimba ini akan lebih biadab. Tapi, berhenti berpura-pura bahwa wasit ini tidak memiliki bias. Pluit mereka terdengar sangat nyaring untuk pelanggaran kecil pedagang kaki lima, tapi seringkali sunyi senyap saat gajah menginjak rumput.