Asap Kekuasaan Suryo: Gurita Bisnis di Balik Skandal Bea Cukai
Hanya dalam satu dekade, sebuah kerajaan bisnis raksasa lahir dari bisnis air isi ulang hingga menguasai udara dan tambang. Kini, aroma tembakau dari rokok HS menguak sisi gelap kekayaan Muhammad Suryo. Ketika KPK turun tangan membidik skandal cukai, satu pertanyaan mendasar menggema: bagaimana satu orang bisa memonopoli jaringan hulu ke hilir tanpa terdeteksi radar negara?
Narasi 'dari nol' selalu laku dijual. Publik disuguhi kisah heroik seorang pemuda yang memulai usaha dari air isi ulang di Bengkulu, lalu tiba-tiba berekspansi ke konstruksi, properti, hingga penerbangan kargo. Mengesankan? Tentu saja. (Siapa yang tidak suka kisah rags-to-riches ala sinetron?). Namun, di balik berdirinya Surya Group Holding Company pada 2016, ada rentetan anomali yang jarang dibedah dengan kepala dingin. Bagaimana sebuah entitas baru bisa dengan mulus mengamankan konsesi tambang pasir di Gunung Merapi dan memenangi proyek infrastruktur strategis di wilayah DIY dan Jawa Tengah?
Apakah ini kejeniusan bisnis murni yang tak tertandingi, atau ada 'pelumas' tak kasat mata yang melicinkan izin demi izin? Jejak politik sang taipan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai putra dari Wakil Bupati Bengkulu Utara, H. Sumarno, Muhammad Suryo jelas tidak lahir di ruang hampa kekuasaan. Privilese akses sering kali menjadi komoditas paling berharga dalam eskalasi bisnis lokal.
| Sektor Bisnis (Surya Group) | Entitas / Wilayah Operasi | Skala Penguasaan |
|---|---|---|
| Konstruksi & Proyek | Infrastruktur DIY & Jawa Tengah | Menengah hingga Ekstensif |
| Pertambangan | Tambang Pasir Gunung Merapi | Strategis / Volume Tinggi |
| Manufaktur Cukai | Rokok HS (Magelang & Lampung) | Ekspansi Masif (2024-2026) |
| Logistik & Kargo | Maskapai Fly Jaya | Jalur Khusus Importasi |
Lalu kita tiba di babak paling beraroma amis: bisnis manufaktur kretek lokal bernama Rokok HS. Merek ini mungkin tidak terpampang megah di papan reklame premium jalan protokol Jakarta, tapi pergerakannya di akar rumput Jawa Tengah dan Jawa Timur bak operasi klandestin yang terstruktur rapi. Pabrik di Magelang yang awalnya hanya merekrut segelintir buruh linting, tiba-tiba memompa kapasitas produksinya secara brutal. Dari mana banjir kapital itu bermuara? Dan yang lebih penting untuk diaudit, bagaimana mereka bisa memotong kompas kewajiban cukai yang mencekik pemain lain?
Jawaban itu mulai terkuak ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada awal 2026. Penemuan uang Rp5,19 miliar di safehouse kawasan Ciputat seolah merobek tabir ilusi. Sederet petinggi Bea Cukai terseret pusaran suap importasi dan pita cukai. Namun, ketika giliran aktor swasta seperti Suryo dipanggil penyidik pada awal April 2026, apa yang terjadi? Ia memilih mangkir.
"Kejahatan manipulasi cukai ini bukanlah sekadar pelanggaran administrasi biasa. Ini adalah perampokan terorganisir kerah putih yang menggerogoti urat nadi penerimaan negara."
Mari berpikir kritis sejenak. Manipulasi pita cukai dan pengaturan jalur impor ilegal dengan skala sebesar ini mustahil dilakukan oleh pengusaha yang bekerja sendirian dalam senyap. Skema ini membutuhkan arsitektur birokrasi yang membusuk dari dalam. Pejabat negara menukar integritasnya dengan tumpukan uang tunai, jalur hijau kepabeanan dijualbelikan secara bebas, dan kerugian negara mengalir tenang ke kantong-kantong segelintir elite. Jika bos Rokok HS ini diduga mampu mengatur ritme dengan pejabat sekelas direktur intelijen, seberapa absolut sebenarnya cengkeraman oligarki lokal ini terhadap regulasi nasional kita?
Mangkirnya Suryo dari panggilan KPK—entah karena dalih prosedural (atau mungkin masih menggunakan tameng masa pemulihan dari insiden kecelakaan maut di Kulonprogo Maret lalu)—memberi justifikasi bagi publik untuk bersikap sangat skeptis. Apakah institusi penegak hukum kita benar-benar berani mencabut akar gurita bisnis yang sudah menancap terlalu dalam ini? Ataukah hiruk-pikuk penyidikan ini ujung-ujungnya hanya akan mengorbankan bidak-bidak birokrasi kelas teri demi memuaskan dahaga media? Ketika penerimaan cukai yang seharusnya menambal defisit negara justru menguap menjadi asap kekuasaan, rakyatlah yang sebenarnya sedang menanggung tagihannya.
