Pintar BI: Syarat NIK demi Uang Kertas, Siapa yang Panen Data Kita?
Sebuah aplikasi menjanjikan antrean bebas keringat untuk menukar uang Lebaran. Namun, ada harga tak kasat mata di balik segepok Rupiah baru: jejak digital Anda.
Setiap menjelang perayaan besar, ritualnya selalu sama. Masyarakat berburu uang kertas berbau pabrik untuk tradisi berbagi. Bank Indonesia (BI), sang penjaga gawang moneter, hadir membawa solusi modern bernama Pintar BI. Janjinya terdengar sangat logis dan membuai. Bebas dari antrean yang mengular, kuota yang pasti terjamin, dan distribusi yang konon jauh lebih adil. (Siapa yang tidak tergiur dengan efisiensi semacam ini?)
Tetapi, apakah Anda pernah benar-benar mencermati apa yang sedang Anda transaksikan?
Untuk sekadar menukar uang fisik maksimal Rp5,3 juta pada program SERAMBI 2026, Anda tidak hanya membutuhkan uang lama. Anda diwajibkan menyerahkan Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, nomor ponsel, hingga alamat email aktif. Semuanya dikirim dan dikunci rapi di dalam server. Mengapa menukar uang pecahan—yang pada dasarnya adalah hak paling fundamental warga negara terhadap alat tukar yang sah—kini membutuhkan verifikasi identitas berlapis yang setara dengan proses pembukaan rekening bank atau pengajuan kredit?
Apakah ini murni soal menertibkan antrean kas keliling, atau ada panen data raksasa yang berjalan sunyi tanpa kita sadari?
"Kita secara sukarela menyerahkan privasi digital paling sensitif hanya untuk mendapatkan fisik Rupiah, sebuah paradoks ganjil dalam kampanye 'masyarakat tanpa uang tunai' yang ironisnya dipelopori oleh institusi yang sama."
Bayangkan saja skala operasinya. Jutaan orang mendaftar dalam waktu yang berdekatan setiap tahunnya. Dalam sekejap, otoritas moneter memiliki peta persebaran uang tunai paling presisi yang pernah ada. Mereka memantau dengan tepat demografi mana yang menyerap uang fisik, di titik koordinat mana transaksi terjadi, dan pada detik ke berapa. Dari kacamata teknokrat ekonomi, ini jelas instrumen brilian untuk memetakan kecepatan perputaran uang dan mencegah penimbunan. Namun dari kacamata privasi sipil? Ini adalah sentralisasi data perilaku ekonomi kelas menengah ke bawah dalam skala yang luar biasa masif.
Lalu, di mana letak tujuan agung "literasi keuangan" yang sering disematkan pada platform ini?
👀 Benarkah birokrasi ini demi edukasi literasi keuangan?
Pada akhirnya, kita berhadapan dengan pertanyaan mendasar tentang kontrol. Ketika sebuah platform negara meminta nomor identitas kependudukan Anda sebagai syarat mutlak untuk sebuah transaksi fisik berskala kecil, siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali? Anda yang pulang membawa segepok uang baru untuk keponakan, atau sebuah sistem algoritma yang baru saja memperbarui profil pengeluaran hari raya Anda dengan tingkat presisi yang mengerikan?
Biaya mencetak selembar uang kertas mungkin bisa dihitung dengan mudah oleh mesin pabrik. Namun, harga dari jutaan data demografi warga yang diserahkan secara sukarela atas nama sebuah 'tradisi'? Itu adalah aset yang tak ternilai harganya.
