Cek Bansos: Ilusi Digital dan Realitas Lapar di Balik ‘Sistem Terpadu’
Aplikasi Cek Bansos dijanjikan sebagai revolusi transparansi. Namun, di lapangan, ini seringkali hanyalah tembok digital yang memisahkan mereka yang berhak dari hak mereka. Apakah kita sedang memberi makan rakyat, atau sekadar memberi makan algoritma?
Mari kita jujur sebentar. Berapa kali Anda mendengar pejabat berpidato dengan bangga tentang "Data Terpadu" atau "Digitalisasi Bantuan Sosial"? Istilah-istilah ini terdengar canggih di ruang konferensi ber-AC di Jakarta, tetapi bagi Mbah Yem di pelosok desa yang tidak punya smartphone (apalagi kuota), istilah itu tidak bisa dimakan.
Sistem Cek Bansos—situs dan aplikasi yang seharusnya menjadi jembatan transparansi—seringkali justru menjadi labirin. Kita tidak sedang membicarakan UI/UX yang buruk (meskipun itu masalah lain), tetapi tentang fondasi filosofis dari cara negara mendata kemiskinan. Ada aroma skeptisisme yang menyengat di sini: apakah sistem ini dirancang untuk mempermudah rakyat, atau mempermudah birokrasi mencuci tangan?
Mitos 'Data Terpadu' (DTKS)
Pemerintah membanggakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai kitab suci penentu nasib. Jika nama Anda ada di sana, selamat, Anda 'miskin resmi'. Jika tidak, Anda 'miskin tidak resmi' dan negara tidak peduli.
Masalahnya, data statis tidak pernah bisa menangkap dinamika kemiskinan yang cair. Seseorang bisa jatuh miskin dalam semalam karena PHK atau sakit keras. Namun, pembaruan DTKS bergerak dengan kecepatan siput yang sedang mogok kerja. Kita melihat anomali di mana-mana: orang yang memiliki mobil terparkir di garasi menerima beras bantuan, sementara janda tua di rumah bilik bambu justru terlewat hanya karena 'kesalahan input' di tingkat kelurahan lima tahun lalu.
"Data hanyalah sekumpulan angka dingin. Ia tidak memiliki empati, tidak bisa mencium bau kemiskinan, dan tidak bisa melihat atap yang bocor. Mengandalkan algoritma semata untuk urusan perut adalah bentuk kemalasan birokratis yang berbahaya."
Algoritma vs. Realitas Lapar
Ketika Anda memasukkan NIK ke dalam sistem pencarian dan hasilnya "Tidak Ditemukan", tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sistem tidak memberitahu mengapa Anda tidak layak. Apakah karena Anda dianggap mampu? Atau karena kuota habis? Atau karena operator desa tidak menyukai Anda?
Kekosongan informasi ini menciptakan ruang gelap. Ruang di mana calo bermain, dan di mana kecurigaan antar tetangga tumbuh subur. (Ironis, bukan? Bantuan sosial yang tujuannya menyejahterakan malah memicu konflik horizontal).
👀 Mengapa nama saya hilang dari daftar penerima?
Ini adalah pertanyaan sejuta umat. Seringkali, penyebabnya adalah proses cleansing data yang dilakukan Kemensos untuk menghapus data ganda atau data yang dianggap tidak valid (seperti perbedaan ejaan nama dengan Dukcapil). Sayangnya, proses 'bersih-bersih' ini seringkali menyapu mereka yang sebenarnya masih sangat membutuhkan, tanpa notifikasi, tanpa hak jawab instan.
Politisasi di Tahun Politik
Dan jangan lupakan gajah di pelupuk mata: waktu pencairan. Perhatikan pola grafiknya. Mengapa keran bantuan seringkali mengalir deras menjelang momen-momen elektoral? Bansos, yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, perlahan bermutasi menjadi mata uang politik.
Ketika logo kementerian atau foto pejabat tertentu ditempel lebih besar daripada label "Beras Bulog" itu sendiri, kita tahu ada yang salah. Bansos bukan sedekah dari pejabat; itu uang pajak kita—termasuk pajak PPN yang dibayar orang miskin saat membeli mie instan.
Apa yang jarang dibicarakan adalah dampak psikologis dari sistem ini. Kita menciptakan mentalitas "menunggu undian". Masyarakat diajarkan untuk berharap pada lotre birokrasi daripada pemberdayaan yang nyata. Selama perbaikan data hanya dilakukan di atas meja dan bukan verifikasi faktual door-to-door yang militan, Cek Bansos hanyalah etalase digital untuk menutupi kekacauan analog di belakangnya.
Sudah saatnya kita berhenti memuja 'Sistem'. Sistem harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Jika algoritma bilang Anda kaya tapi faktanya Anda tidak makan hari ini, maka algoritmanya yang bodoh, bukan nasib Anda yang salah.
Periodista especializado en Politik. Apasionado por el análisis de las tendencias actuales.