Ilusi LHKPN: Saat Transparansi Harta Penyelenggara Pemilu Sekadar Macan Kertas

Mari kita hentikan sebentar tepuk tangan sopan untuk "transparansi" prosedural ini. Setiap kali siklus pemilu mendekat, kita disuguhi ritual tahunan yang membosankan: pejabat penyelenggara pemilu berbondong-bondong menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Media mencatat angkanya, publik mengangguk, dan kita semua tidur nyenyak seolah-olah korupsi baru saja dimusnahkan oleh selembar formulir digital.

Naif? Sangat.

Sebagai analis yang telah melihat terlalu banyak neraca keuangan yang "dimasak" lebih matang daripada steak bintang lima, saya harus bertanya: Apakah kita benar-benar percaya bahwa integritas pemilu bergantung pada apakah seorang komisioner melaporkan Toyota Innova-nya dengan benar?

Administrasi yang rapi seringkali hanyalah topeng paling canggih untuk menyembunyikan kebusukan moral. Di Indonesia, kita ahli dalam membuat segalanya tampak sah di atas kertas, sementara realitas di lapangan bergerak dengan logika transaksinya sendiri.

Hierarki Kemunafikan: Elite vs Akar Rumput

Sorotan kita seringkali salah sasaran. Ketika kita bicara tentang "Harta Penyelenggara Pemilu", mata kita tertuju pada pimpinan KPU atau Bawaslu di Jakarta. Wajar, mereka adalah wajah kekuasaan. Namun, ada ironi yang menyakitkan ketika retorika transparansi ini disandingkan dengan nasib Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa.

Bayangkan ini: Kita menuntut akuntabilitas tingkat dewa dari sistem yang dibangun di atas punggung petugas ad-hoc yang honornya seringkali terlambat cair (atau dipotong "biaya administrasi" misterius). Jika wacana transparansi kekayaan ini dipaksakan hingga ke level PPS—sebuah ide yang kadang dilontarkan oleh birokrat yang kehilangan kontak dengan realitas—kita sedang menyaksikan komedi tragis.

Labirin yang Tak Terpecahkan

Masalah utamanya bukan pada apakah harta itu dilaporkan, tapi pada apa yang tidak bisa dilacak oleh sistem. LHKPN tidak mendeteksi setoran tunai di ruang belakang restoran. Ia tidak mencatat aset yang diatasnamakan sepupu jauh atau "pinjaman lunak" dari vendor alat peraga kampanye.

Mengapa kita masih terobsesi dengan angka-angka di LHKPN? Karena itu mudah. Jauh lebih mudah membedah data yang disodorkan KPK daripada menelusuri aliran dana pemilu yang sebenarnya, yang mengalir seperti sungai bawah tanah: gelap, deras, dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang berani menyelam (dan berisiko tenggelam).

Transparansi kekayaan bagi penyelenggara pemilu, mulai dari pusat hingga wacana liar soal PPS, hanyalah plasebo. Selama kita tidak menyentuh akar masalahnya—biaya politik yang gila-gilaan dan impunitas bagi pelanggar etika—kita hanya sedang menonton teater boneka. Dan tiket pertunjukannya dibayar dengan pajak Anda.