Kartel Kosmetik & Algoritma Hantu: Saat Stiker BPOM Jadi Senjata Pembunuh

Mari kita bicara jujur. Anda pikir stiker hologram perak itu adalah tameng pelindung? Bagi pemain lama di industri ini—orang-orang yang saya temui di lounge hotel bintang lima di Jakarta Selatan sambil menghisap cerutu mahal—itu bukan pelindung. Itu senjata.

Narasi resminya selalu sama: "Kami melindungi konsumen dari merkuri dan hidrokuinon." Manis, bukan? Tapi jika Anda menyingkap tirainya sedikit saja, baunya lebih menyengat daripada krim pemutih racikan pasar malam. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang super ketat ini seringkali berfungsi sebagai barrier to entry (penghalang masuk) yang brutal, dirancang bukan hanya untuk menyaring racun, tapi juga mematikan inovasi independen yang tidak memiliki modal miliaran rupiah untuk antre di loket notifikasi.

"Kalau kamu punya uang pelicin, notifikasi keluar dalam dua minggu. Kalau kamu main bersih? Siapkan napas panjang enam bulan sampai brand kamu basi sebelum rilis." — Mantan Konsultan Registrasi yang kini 'pensiun dini'.

Inilah yang jarang dibahas: Algoritma Pasar Gelap.

Saya tidak bicara tentang pedagang kaki lima yang menggelar lapak. Saya bicara tentang kode biner. Marketplace besar (kita semua tahu siapa mereka) memiliki 'zona abu-abu' yang dipelihara dengan rapi. Algoritma mereka diprogram untuk mendeteksi kata kunci terlarang, benar. Tapi para pemain pasar gelap selangkah lebih maju, atau mungkin, pintu belakangnya memang sengaja dibiarkan terbuka?

Coba ketik nama bahan aktif ilegal dengan sedikit typo atau gunakan istilah samaran seperti "Vitamin Wajah Racikan Dokter". Boom. Ribuan hasil pencarian muncul. Algoritma rekomendasi bahkan akan menyodorkan produk serupa ke beranda Anda jika Anda pernah berhenti (dwell time) di video TikTok tentang "kulit putih instan".

Ini bukan kegagalan sistem. Ini fitur.

Sementara itu, brand indie lokal yang mencoba patuh aturan mati perlahan. Mereka terjebak dalam limbo birokrasi, menunggu nomor notifikasi yang tak kunjung turun, sementara kompetitor ilegal mereka membanjiri pasar lewat jalur 'Jastip' (Jasa Titip) atau impor borongan yang dilabeli sebagai 'barang pribadi'.

Lalu, di mana suara konsumen? Terbungkam. Bukan oleh sensor negara, tapi oleh intimidasi hukum dan pasukan buzzer. Ada pola mengerikan yang saya amati belakangan ini: ketika seorang influencer jujur atau konsumen biasa berani mengkritik brand besar yang memiliki 'masalah' (bahkan yang sudah berizin BPOM tapi overclaim), mereka tidak dihadapi dengan data sains.

Mereka dihadapi dengan somasi UU ITE.

Para pemain besar ini menggunakan laba mereka—yang didapat dari memonopoli pasar berkat regulasi yang mahal tadi—untuk menyewa pengacara dan 'cyber army'. Tujuannya? Character assassination. Si pengkritik akan dicap sebagai orang suruhan kompetitor, dan suara mereka tenggelam dalam kebisingan internet.

Jadi, siapa yang sebenarnya dilindungi di sini? Apakah wajah Anda, atau profit margin segelintir konglomerat yang menjadikan regulasi sebagai parit pertahanan benteng mereka? Kali berikutnya Anda melihat razia kosmetik di berita, tanyakan pada diri sendiri: Kenapa yang disita selalu pemain kecil, sementara pabrik 'hantu' yang memproduksi ribuan liter krim kiloan tidak pernah benar-benar tersentuh?

Jawabannya ada di dalam amplop yang berpindah tangan di bawah meja, dan di dalam baris kode algoritma yang terus mempromosikan racun demi GMV (Gross Merchandise Value).