Sidang Isbat: Panggung Teater Sains dan Otoritas di Balik Penentuan Ramadan

Ada ironi yang menggelitik di era di mana kita bisa memprediksi gerhana matahari untuk seratus tahun ke depan dengan akurasi milidetik. Namun, untuk menentukan kapan kita mulai menahan lapar dan dahaga, bangsa ini masih harus menggelar rapat akbar, menyebar tim pemantau ke ratusan titik, dan menunggu pengumuman Menteri Agama di televisi nasional.

Apakah Tuhan benar-benar ingin mempersulit hamba-Nya dengan ketidakpastian ini? Atau ada variabel lain—variabel kekuasaan—yang bermain di balik layar Sidang Isbat?

Antara Algoritma dan Mata Telanjang

Mari kita bedah gajah di pelupuk mata ini. Di satu sisi, ada kubu Hisab (dipelopori Muhammadiyah) yang percaya bahwa posisi bulan adalah fenomena matematis murni. Jika data astronomi mengatakan bulan sudah di atas ufuk, ya sudah. Titik. Tidak perlu diintip.

Di sisi lain, ada kubu Rukyat (mayoritas NU dan Pemerintah) yang bersikeras bahwa "melihat" adalah kata kerja harfiah. Mata—atau setidaknya alat bantu optik—harus menangkap citra bulan sabit itu. Masalahnya, sains modern sering kali membentur tembok birokrasi teologis di sini.

"Sains menawarkan kepastian matematis, tapi Sidang Isbat menawarkan kepastian politik. Negara hadir bukan untuk menghitung derajat bulan, tapi untuk menjadi penengah yang memegang stempel sah."

Pertanyaannya: Mengapa negara begitu ngotot mempertahankan format sidang yang memakan biaya dan energi ini? Bukankah kalender global sudah tersedia di saku setiap orang yang memiliki ponsel pintar?

Kriteria MABIMS: Kompromi atau Kebingungan Baru?

Untuk meredam perbedaan yang sering membuat umat bingung (ingat momen canggung ketika sebagian sudah shalat Idul Fitri sementara yang lain masih puasa?), pemerintah bersama negara tetangga menetapkan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Angkanya dinaikkan: tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Apakah ini solusi? Secara teori, ya. Secara praktik? Ini hanya menggeser tiang gawang. Mari kita lihat perbedaannya:

Anda melihat polanya? Perdebatan ini bukan lagi soal "apakah bulannya ada", tapi "apakah bulannya memenuhi standar administrasi kita". Bulan di langit mungkin tidak peduli dengan kesepakatan menteri di Asia Tenggara, tapi di bumi, kesepakatan itulah yang menentukan apakah besok libur nasional atau tidak.

Otoritas Negara di Atas Sains?

Di sinilah peran "Analis Skeptis" harus diaktifkan. Sidang Isbat bukan sekadar ritual keagamaan; ini adalah manifestasi otoritas negara. Dengan memonopoli pengumuman awal puasa, negara (melalui Kementerian Agama) menegaskan posisinya sebagai "Ulil Amri"—pemegang otoritas yang harus dipatuhi.

Jika kita serahkan sepenuhnya pada aplikasi astronomi, peran negara menjadi usang. Tidak ada lagi siaran langsung, tidak ada lagi ketegangan menunggu pengumuman, dan—ini yang krusial—hilangnya satu momen di mana negara terlihat "mengurus" urusan spiritual warganya.

Bayangkan jika FIFA yang menentukan kapan pertandingan dimulai berdasarkan perasaan wasit melihat matahari, padahal jam digital sudah tersedia. Absurd? Mungkin. Tapi dalam konteks sosiologis Indonesia, "kebersamaan" (meski seringkali semu) lebih dihargai daripada akurasi angka.

Ketidakpastian yang Dipelihara

Sebenarnya, perbedaan itu wajar. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan itu dijadikan komoditas politik identitas atau alasan untuk saling menyalahkan. Kita hidup di tahun 2026 (sebentar lagi), namun kita masih berdebat soal hal yang sudah diselesaikan oleh peradaban Islam abad pertengahan melalui astronomi.

Sidang Isbat, pada akhirnya, adalah teater kolosal. Sebuah pertunjukan di mana sains, agama, dan politik berbagi panggung. Sains menyediakan datanya, agama memberikan legitimasinya, dan politik yang memegang palunya. Kita, penonton di rumah, hanya bisa menunggu sambil menyiapkan menu sahur—berharap kali ini tidak ada "drama" perbedaan hari lagi.