SNBP 2025: Algoritma Kejam di Balik Topeng 'Prestasi' dan Ilusi Keadilan

Mari kita berhenti berpura-pura sejenak. Setiap tahun, ritual ini berulang: pengumuman kuota sekolah, pemeringkatan siswa eligible, dan kemudian banjir air mata—baik bahagia maupun kecewa. Namun, narasi yang dibangun pemerintah tentang Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagai puncak meritokrasi pendidikan Indonesia terasa semakin hambar. Bahkan, mungkin, sedikit busuk.

Sebagai seorang analis yang telah mengamati pergeseran kebijakan dari SNMPTN ke SNBP, saya melihat pola yang meresahkan. Ini bukan lagi tentang siapa yang paling pintar. Ini adalah permainan statistik, demografi, dan 'dosa' alumni masa lalu.

Sistem ini tidak lagi mencari jenius yang tersembunyi di pelosok negeri. Sistem ini mencari pengisi kursi yang patuh, yang tidak akan berani membatalkan pendaftaran ulang.

Jebakan Lock-in: Disiplin atau Sandera?

Mari bicara tentang gajah di pelupuk mata: aturan pemblokiran. Tahun ini, aturannya diperketat dengan brutal. Jika anda lolos SNBP, anda terkunci. Tidak bisa ikut SNBT (tes tulis), tidak bisa ikut Jalur Mandiri di PTN manapun. Pintu ditutup rapat, digembok, dan kuncinya dibuang ke laut.

Di atas kertas, birokrat di Kemendikbudristek akan berdalih ini demi "keadilan" dan "optimalisasi kuota". Mereka bilang, kasihan siswa lain yang kursinya 'hangus' karena ditinggalkan calon mahasiswa yang tidak serius. Terdengar mulia, bukan? (Sangat heroik, jika anda mengabaikan konteks manusiawinya).

Kenyataannya? Ini adalah bentuk pemaksaan massal. Seorang remaja berusia 17 tahun dipaksa membuat keputusan seumur hidup dengan data yang minim, di bawah tekanan sekolah yang takut Indeks Sekolah-nya turun, dan diancam akan diblokir dari semua jalur masuk negeri jika berubah pikiran. Apakah ini pendidikan, atau wajib militer?

Kasta Tak Terlihat: Indeks Sekolah

Inilah yang jarang dibicarakan secara terbuka karena terlalu menyakitkan: SNBP melanggengkan sistem kasta. Nilai rapor anda hanyalah satu variabel kecil. Nasib anda sangat ditentukan oleh kakak kelas anda. Jika alumni sekolah anda di PTN tujuan memiliki IPK rendah (atau buruknya, sering bolos), 'dosa' itu ditanggung oleh anda.

Adilkah menilai seorang siswa brilian berdasarkan kinerja orang lain yang lulus tiga tahun lalu? Tentu tidak. Tapi algoritma tidak peduli soal keadilan individu; ia peduli pada pola data.

Akibatnya, kita melihat fenomena inflasi nilai yang gila-gilaan. Sekolah berlomba-lomba mengerek nilai rapor siswa (katrol nilai) agar terlihat kompetitif. Guru ditekan kepala sekolah, kepala sekolah ditekan dinas. Hasilnya? Angka 90 di rapor hari ini tidak lagi bermakna "Istimewa", ia hanya bermakna "Cukup Aman untuk Masuk Radar". Kita sedang menciptakan gelembung akademis yang siap pecah kapan saja.

Ilusi Pilihan Bebas

Pemerintah membanggakan kurikulum Merdeka yang memungkinkan lintas jurusan. Anak IPA bisa ambil Soshum, anak Bahasa bisa ambil Saintek. Teorinya indah. Prakteknya? Bunuh diri.

PTN memiliki logika konservatif. Mereka melihat mata pelajaran pendukung. Jika anda anak IPS nekat mengambil Kedokteran lewat SNBP hanya karena "aturan membolehkan", anda sedang membuang tiket emas anda ke tempat sampah. Algoritma seleksi masih sangat memuja linieritas, meski pidato menteri berkata sebaliknya.

Jadi, apakah SNBP membunuh meritokrasi? Mungkin tidak membunuhnya secara langsung, tapi ia membiusnya pelan-pelan. Ia mengubah kompetisi kecerdasan menjadi kompetisi strategi memilih prodi sepi peminat dan keberuntungan lahir di sekolah dengan track record bagus. Jika anda lolos SNBP nanti, bersyukurlah. Bukan hanya karena anda pintar, tapi karena sistem yang kacau ini kebetulan sedang berpihak pada anda.