Kartu 'Sakti' yang Tak Lagi Sakti: Drama di Balik Statistik PBI

Bayangkan ini: Pak Darman, buruh lepas berusia 50-an, tersengal-sengal di loket administrasi RSUD. Ia menggenggam kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) miliknya erat-erat, seolah itu jimat penyelamat hidup. Namun, petugas di balik kaca tebal itu hanya menggeleng pelan, matanya menyiratkan kelelahan rutin. "Maaf Pak, status Bapak non-aktif. Bapak harus urus ke Dinas Sosial dulu."

Dunia Pak Darman runtuh. Bukan karena penyakitnya, tapi karena birokrasi. Ia tidak tahu kapan ia dicoret. Ia tidak tahu mengapa.

Inilah wajah asli dari angka statistik yang sering dipamerkan di pidato kenegaraan. Kita sering mendengar sorak-sorai keberhasilan: "Cakupan Semesta!" atau "98% Penduduk Terlindungi!". Namun, ada jurang menganga—sebuah gap realitas—antara kolom Excel di kantor kementerian dengan denyut nadi di lapangan. Mari kita bedah anatomi kegagalan ini, bukan sebagai analis data, tapi sebagai manusia yang melihat sistem ini bekerja (atau tidak bekerja).

"Data kemiskinan itu cair, bergerak cepat seperti pasir hisap. Sayangnya, sistem pendataan kita secepat siput yang sedang hibernasi."

Ilusi Data Terpadu

Masalah utamanya bermuara pada satu akronim yang terdengar teknis namun mematikan: DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Ini adalah kitab suci bagi bansos dan PBI. Jika nama Anda tidak ada di sana, atau jika algoritma memutuskan Anda sudah 'cukup kaya' (mungkin karena Anda baru saja membeli kuota internet untuk anak sekolah), Anda terlempar keluar.

Pemerintah menyebutnya "pemadanan data". Bahasa birokrasinya terdengar rapi, bersih, efisien. Realitasnya? Ini adalah permainan musical chairs yang kejam. Ketika musik berhenti—atau ketika anggaran diketatkan—ribuan orang kehilangan kursi tanpa pemberitahuan.

Ketika Kemiskinan Tidak Statis

Kita sering lupa bahwa kemiskinan itu bukan tato permanen; itu kondisi yang fluktuatif. Seseorang bisa menjadi kelas menengah hari ini dan jatuh miskin besok karena PHK atau bencana. Sistem PBI kita, sayangnya, terlalu kaku untuk menangkap dinamika ini. Pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala (katakanlah, setiap enam bulan) terlalu lambat untuk perut yang lapar atau paru-paru yang sesak hari ini.

Dan jangan lupakan faktor geografis. Angka partisipasi PBI mungkin tinggi di Jawa, tetapi apa gunanya kartu "sakti" bagi warga di pelosok Maluku atau Papua yang harus menempuh perjalanan laut 8 jam untuk mencapai fasilitas kesehatan yang memiliki dokter? Di sini, kartu itu hanyalah selembar plastik suvenir dari negara.

Jebakan "Silent Exclusion"

Fenomena paling mengerikan adalah silent exclusion (pengucilan diam-diam). Banyak peserta PBI yang tidak sadar statusnya dinonaktifkan sampai mereka jatuh sakit. Tidak ada SMS notifikasi, tidak ada surat cinta dari pemerintah. Hanya kejutan buruk di meja pendaftaran.

Apakah ini masalah anggaran? Mungkin. Apakah ini masalah ketidakmampuan administratif? Pasti. Tapi lebih dari itu, ini adalah masalah empati. Mengubah angka dalam database itu mudah—tinggal klik 'delete' atau jalankan script SQL. Tapi di balik setiap angka yang dihapus, ada seorang Pak Darman yang harus pulang menahan sakit, bingung harus mengadu ke mana selain pada Tuhan.

Sistem jaring pengaman sosial kita memang telah menangkap banyak orang, itu tak bisa dipungkiri. Tapi jaring itu kini penuh lubang, dan lubang-lubang itu semakin besar digerogoti oleh ketidaksinkronan data dan realitas hidup yang keras. Sampai kapan kita akan terus bertepuk tangan pada grafik presentasi, sementara pasien di lorong rumah sakit terus bertambah?