Jasa Raharja & Mudik Gratis: Antara Penyelamat Nyawa dan Sirkus CSR Tahunan

Aroma aspal panas bercampur knalpot solar, dan tentu saja, wangi birokrasi yang khas. Kita semua tahu adegannya: deretan bus pariwisata berbaris rapi, spanduk raksasa dengan wajah menteri yang tersenyum (mungkin lebih lebar dari pemudik itu sendiri), dan upacara pelepasan yang memakan waktu lebih lama daripada perjalanan Jakarta-Cikampek di hari biasa.

Jasa Raharja, sang kasir asuransi kecelakaan negara, kembali menggelar hajatan tahunannya: Mudik Gratis. Narasi resminya selalu sama dan, harus diakui, terdengar mulia. "Mengalihkan pemudik sepeda motor ke moda transportasi yang lebih aman." Logika yang sulit dibantah, bukan? Sepeda motor adalah mesin pembunuh nomor satu selama musim Lebaran. Memindahkan mereka ke dalam bus ber-AC adalah tindakan kemanusiaan.

Namun, mari kita simpan sapu tangan haru kita sejenak dan bertindak sebagai akuntan yang tidak punya hati. Apakah program ini adalah strategi manajemen risiko yang jenius, atau sekadar 'pajak' seremonial yang harus dibayar BUMN untuk terlihat peduli?

Matematika yang Tidak Nyambung

Mari kita bicara angka, karena angka tidak peduli dengan pidato pejabat. Setiap tahun, jutaan orang meninggalkan Jabodetabek. Dominasi sepeda motor masih tak tergoyahkan. Jutaan roda dua membanjiri Pantura. Lalu, berapa kapasitas yang ditawarkan oleh program Mudik Gratis Jasa Raharja? Puluhan ribu? Seratus ribu jika digabung dengan BUMN lain?

Ini seperti mencoba memadamkan kebakaran hutan dengan pistol air. Niatnya baik, eksekusinya fotogenik, tapi dampaknya pada skala makro? Statistik berkata lain.

Anda melihat ketimpangannya? Program ini menyerap anggaran CSR yang masif, namun hanya menyentuh scratch (goresan) di permukaan masalah mobilitas massal. Jika tujuannya murni manajemen risiko finansial—mengingat Jasa Raharja yang harus membayar santunan jika terjadi kecelakaan—biaya menyewa ribuan bus mungkin lebih murah daripada membayar santunan kematian untuk jumlah orang yang sama. Secara aktuaria, ini masuk akal. Tapi sebagai kebijakan publik? Ini adalah plester luka untuk pasien yang butuh operasi bypass jantung.

Paradoks Mobilitas di Kampung Halaman

Ada alasan pragmatis (dan menyedihkan) mengapa pemudik tetap nekat naik motor meski tiket gratis tersedia: Mobilitas di tujuan.

Jasa Raharja menurunkan Anda di terminal kota tujuan. Selesai. Lalu, bagaimana Anda berkunjung ke rumah nenek di desa sebelah? Bagaimana Anda pamer kesuksesan keliling kampung? Transportasi publik di daerah rata-rata sudah mati suri atau tidak ada sama sekali. Motor bukan hanya alat transportasi mudik; itu adalah kaki mereka di kampung.

"Negara memberikan bus gratis, tapi lupa bahwa di kampung halaman, tanpa motor, kaki Anda lumpuh. Program ini menyelamatkan perjalanan berangkat, tapi mengabaikan realitas sosiologis di tujuan."

Apakah ada upaya serius untuk menyewakan angkutan feeder di daerah tujuan? Atau memfasilitasi pengiriman motor dengan kereta api secara lebih masif dan mudah (bukan sekadar program tempelan)? Terkadang ada, tapi seringkali kalah gemerlap dibandingkan pelepasan bus di Monas.

Panggung Politik di Atas Penderitaan Musiman

Kita tidak bisa naif. Mudik adalah peristiwa budaya terbesar di Indonesia, dan di mana ada massa, di situ ada politisi. Jasa Raharja, sebagai BUMN, berada di posisi yang terjepit dan strategis. Program ini adalah low-hanging fruit untuk publisitas positif.

Siapa yang berani mengkritik program yang memberikan tiket gratis kepada rakyat kecil? Tidak ada. Itu adalah perisai kritik yang sempurna. Jika angka kecelakaan turun, itu keberhasilan program. Jika angka kecelakaan naik, "kita perlu meningkatkan kuota tahun depan." Win-win solution bagi pembuat kebijakan, bukan?

Tapi mari kita jujur: Mengandalkan CSR BUMN untuk menangani migrasi manusia terbesar di dunia adalah tanda kegagalan sistemik. Transportasi massal yang terjangkau, nyaman, dan terintegrasi seharusnya menjadi hak, bukan hadiah giveaway setahun sekali yang harus diperebutkan lewat aplikasi yang sering crash saat pendaftaran dibuka.

Jasa Raharja melakukan tugasnya dengan baik dalam kerangka yang diberikan: meminimalisir klaim santunan dan menjaga citra negara. Tapi jangan sebut ini solusi. Ini adalah manajemen risiko korporasi yang dibungkus rapi dengan kertas kado filantropi. Selama kita masih merayakan 'Mudik Gratis' sebagai prestasi puncak dan bukan sebagai kompensasi atas ketidakmampuan negara menyediakan transportasi publik yang layak, kita hanya berputar di jalan lingkar yang sama.